Pansus Covid-19 DPRD Jember Telisik Raibnya Dana Rp107 Miliar

Pansus Covid-19 DPRD Jember Telisik Raibnya Dana Rp107 Miliar

Pansus Covid-19 DPRD Jember yang dipimpin David HS saat rapat

 

JATIMBERITA.COM | Jember –  Tidak adanya kejelasan pertanggungjawaban dana Covid-19 senilai 107 Miliar Tahun 2020, berbuntut panjang. Sejumlah (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Jember yang ada keterkaitan dengan penggunaan dana tersebut dipanggil oleh Pansus Covid-19 DPRD Jember, Selasa (15/6)  untuk didengar keterangannya. Menurut  Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember, Mufid Sya’roni, keterangan atau penjelasan dari OPD terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannnya.

 

“Sesuai dengan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI tahun 2020, bahwa terdapat anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp107 Miliar yang belum bisa dipertangungjawabkan,” ujar Mufid usai hearing di gedung DPDR Jember.

 

Namun harapan Pansus Covid-19 DPRD Jember untuk menguak misteri dana Rp107 Miliar tersebut, masih terkendala. Sebab, penjelasan Dinas Sosial, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember Penny Arta Media, Mantan Kabag Umum Danang Andre Asmara, dan Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten  Jember, Mohammad Jamil, bersifat normatif.

 

“Tadi di Pansus sudah jelas ketika kami tanyakan kenapa Dana Rp107 Miliar akhirnya menjadi catatan  dari BPK, alasannya normatif saja bahwa itu sudah di-LPJ-kan. Sudah diperiksa oleh inspektorat dan sebagainya,” ujar Mufid.

 

Walaupun demikian, ahli Kaligrafi itu mengaku sedikit menemukan titik terang karena ternyata Kepala BPKAD ketika itu (dijabat Yuliana Harimurti) tidak mau menandatangani LPJ dana tersebut, padahal pihak inspektorat Kabupaten Jember sudah melakukan review dua kali, sehingga ketika disampaikan ke BPK malah menjadi catatan.

 

“Kesimpulannya, Pansus  akan memanggil lagi pihak-pihak terkait, terutama Bu Yuliana untuk dimintai keterangannya mengapa tidak mau tanda tangan,” tambahnya.

 

Seperti diketahui, dalam LHP BPK RI tahun 2020, ditemukan dana Rp107 Miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dana tersebut adalah bagian dari total anggaran penanganan Covid-19 di era Bupati Faida, dengan jumlah cukup fantastis, yakni Rp479 Miliar (AAR).

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan