JATIMBERITA.COM | Jember – Setelah menuntaskan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga miskin dan terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada November 2022, Desember ini Pemerintah Kabupaten Jember kembali akan menggelontor BLT untuk masyarakat.
Dana BLT ini merupakan hadiah dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Jember karena dinilai mampu mengendalikan inflasi, terutama setelah harga BBM dinaikan. Hadiah berupa fulus itu nominalnya Rp10,36 Miliar.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, saat ini nama-nama penerima BLT masih disinkronisasi dengan data-data adminstrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil, kemudian data tersebut disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
BACA JUGA :
Bupati Jember: Bagi yang Belum Dapat BLT agar Bersabar, Gantian
Ibarat Haus, BLT Hanya untuk Melepas Dahaga
“Itu semua dilakukan untuk akurasi data sehingga bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Insyaallah minggu kedua bulan ini akan dibagikan,” ujar Helmi, sapaan akrabnya, kepada awak media ini melalui sambungan telepon seluler, Rabu (1/12/2022).
Helmi menambahkan, BLT kali ini menyasar 1.700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima Rp200.000. Namun tidak semua bantuan dirupakan uang, ada juga yang berbentuk sembako bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan alat tulis kantor bagi siswa yang kurang mampu dan yatim piatu di beberapa LKSA dan Pondok Pesantren.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang sudah menerima BLT BBM dari Kementerian Sosial yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, tidak bisa mendapatkan BLT DID ini.
“Ini untuk pemerataan saja,” jelas Helmi.
Dinsos mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,6 Miliar dari total DID sebesar Rp10,36 Miliar. Total KPM yang akan menerima bantuan sosial dari DID yang disalurkan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai 4.000-an (Aryudi A Razaq).
No Responses