Ketua PC LPPNU Kencong Kabupaten Jember, Hendro Saputro
JATIMBERITA.COM | Jember – Ketua Pengurus Cabang Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PC LPPNU) Kencong Kabupaten Jember, Hendro Saputro menolak rencana pemerintah untuk mengimpor beras. Pasalnya, awal bulan ini Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Indonesia surplus beras. Katanya, produksi padi tahun 2022 adalah yang tertinggi, sehingga selama 3 tahun ini pemerintah tidak lagi mengimpor beras.
“Tapi kenyataannya, pemerintah melalui Bulog sudah ancang-ancang untuk mengimpor beras sebanyak 600 ribu ton. Jika tak ada aral melintang, bulan depan, sudah dilaksanakan,” ujar Hendro, sapaan akrabnya, kepada awak media ini di kediamannya, Desa Kasian Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Senin (28/1/2022).
BACA JUGA :
Harga Sayur dan Jagung Anjlok, Petani Jember Menjerit
Gaduh HKTI Jember, Hendro: Dari Sisi Hukum dan Logika SK HKTI Versi Evi Lestari Ilegal
Ia menambahkan, jika rencana untuk mengimpor beras terealisasi, sungguh menjadi pukulan telak bagi petani. Sebab, sebentar lagi memasuki musim tanam padi. Sehingga dikhawatirkan pada saat panen raya nanti, harga padi anljok karena beras impor sudah bertebaran.
“Kecuali ada jaminan dari pemerintah bahwa untuk memenuhi kebutuhan persiapan krisis pangan, maka harga padi misalnya pada bulan 3-4 nanti, misalkan Rp5000 perkilogram, nah ini sangat luar biasa. Kalau nanti impor tapi harga padi tidak ada kejelasan, ini sama halnya dengan membunuh petani,” urainya.
Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember itu menuturkan, dari dulu kedaulatan pangan selalu digaungkan. Namun jika merujuk pada alokasi anggaran, sektor pertanian hanya kebagian Rp15 Triliun dari sekitar Rp8000 Triliun APBN.
“Kedaulatan pangan seperti apa dengan anggaran sekecil itu. Coba pikir, Indonesia ini mayoritas petani. Yang lebih aneh lagi, tahun 2023 pemerintah mengurangi anggaran pupuk bersubsidi, padahal krisis pangan terus mengancam kita,” pungkasnya (Aryudi A Razaq).
No Responses