
Ketua Apkasi Korwil Jatim sekaligus Bupati Jember, Hendy Siswanto
JATIMBERITA.COM | Surabaya – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Korwil Jawa Timur meminta pemerintah untuk menunda rencana penghapusan tenaga non Aparat Sipil Negara (ASN) alias honorer. Sebab, hingga saat ini belum ada skema yang jelas dari pemerintah terkait masa depan tenaga honorer setelah mereka tak lagi bekerja.
“Hasil rapat kerja bersama ini Apkasi Jawa Timur minta pemerintah menunda penghapusan tenaga non ASN jika belum ada solusi, harus ditunda dulu,” tutur Ketua Apkasi Korwil Jawa Timur yang juga Bupati Jember, Hendy Siswanto kepada sejumlah awak media usai memimpin Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Korwil Jawa Timur di ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (22/9/2022).
BACA JUGA :
Penantian Panjang Sulastri Berakhir di Ujung Bolpoin Bupati Jember
Hal tersebut dibenarkan oleh Sekjen Apkasi, Adnan Purichta Ichsan. Ia mengakui selama ini timbul keresahan di kalangan tenaga non ASN karena santer terdengar kabar bahwa tahun 2023, pemerintah akan meniadakan tenaga yang bekerja dengan suka rela itu. Di samping belum ada jalan keluar terkait nasib mereka, pemerintah daerah masih sangat membutuhkan keberadaan tenaga non ASN untuk memperlancar kegiatan yang sudah dicanangkan.
“Pemerintah daerah merasa sangat terbantu dengan adanya tenaga non ASN. Selain itu, mereka sudah mempunyai penghargaan tersendiri karena telah mengabdi atau bekerja dengan ikhlas dan tulus untuk bergeraknya pemerintah daerah,” urainya.
Poin lain yang dihasilkan dari rapat kerja itu adalah tentang peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah, khususnya terkait dengan peningkatan produk dalam negeri.
“Sehingga diharapkan kerja sama itu akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan pertumbuhan ekonomi lebih meningkat di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Rapat kerja tersebut selain dihadiri oleh Sekjen Apkasi sekaligus Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, juga turut hadir Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang, Sekda Kabupaten Bantul Helmi Jamharis, dan 29 bupati se-Jawa Timur atau yang mewakili (Ade Nurwahyudi/AAR).
No Responses