Bupati Jember: Kalau Data Salah, Ada Hak Orang Lain Hilang

 

JATIMBERITA.COM | Jember –  Bupati Jember Jawa Timur Hendy Siswanto meminta jajarannya untuk mendukung penuh pendataan awal registrasi sosial ekonomi yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.  Sebab, data tersebut cukup penting untuk pengambilan kebijakan, lebih-lebih terkait dengan penanganan kemiskinan.

 

“Pemberian santunan, BLT (bantuan langsung tunai) bisa kacau, tidak tepat sasaran karena datanya keliru,” ucapnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Daerah Pendataan Awal Regsosek Tahun 2022 di hotel Java Lotus Jember, Selasa (20/9/2022).

 

Bupati Hendy  mengakui dirinya bekerja sejak tahun 2021 tapi data kemiskinan masih kocar-kacir. Sehingga sampai saat ini masih banyak yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak dapat. Sebaliknya, yang seharusnya tidak dapat tapi dapat bantuan.

 

“Kalau data salah, otomatis ada hak orang lain yang hilang. Bahkan ada warga miskin yang selama hidup tak pernah dapat bantuan,” jelasnya.

 

BACA JUGA :

KKN Kolaboratif 2022 Fokus ‘Update’ Data Kemiskinan

 

Kesalahan data itu tak sepenuhnya kesalahan petugas, tapi juga karena  watak dan kultur warga Jember. Bupati Hendy mengaku paham betul kultur warga Jember karena lahir dan besar di Jember. Katanya, orang Jember itu meskipun sudah tergolong mampu secara ekonomi tapi jika diberi bantuan, tetap diterima.

 

“Alasannya karena tidak minta. Wong dikasih,” katanya.

 

Selain itu, karakter warga Jember  jika ada salah satu anggota keluarga meninggal dunia, susah untuk laporan, sehingga di data base namanya masih dicantumkan padahal sudah meninggal. Akibatnya banyak terjadi warga sudah meninggal tapi masih dapat bantuan.

 

“Karena itu, kita (petugas) harus jeli. Informasi dari RT RW juga sangat penting, terutama terkait dengan kematian warganya,” ucapnya.

 

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jember, Tri Erwandi, menjelaskan, regristrasi sosial ekonomi (regsosek) adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan.

 

Manfaatnya adalah dengan data kondisi ekonomi seluruh penduduk itu akan membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan efektif.

 

Tri berharap BPS bisa bersinergi dengan Pemkab, di level bawah petugas dapat didampingi oleh perangkat desa atau kelurahan (Aryudi A Razaq).

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan