JATIMBERITA.COM | Jember – Kabar baik kembali berhembus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyusul diraihnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). WDP merupakan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2021. Predikat ini lebih baik dari tahun sebelumnya (2020) yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW). Bahkan, Pemkab Jember pernah mendapatkan opini Desclaimer (opini terendah) pada 2019 dari BPK.
Bupati Jember Hendy Siswanto mengucapkan syukur atas hasil tersebut. Katanya, apa yang diraih Pemkab Jember berkat dukungan yang luar biasa dari masyarakat, OPD, dan DPRD Jember.
“(sekarang) Kita naik kelas, satu peringkat di atasnya (TW), jadi Wajar Dengan Pengecualian,” ujarnya usai menerima hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2021 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (19/5/2022) siang.
Ia menambahkan, seharusnya Pemkab Jember mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun ada sejumalah permasalahan yang belum bisa dituntaskan, sehingga Pemkab Jember meraih opini WDP. Di antaranya adalah terkait anggaran pengadaan wastafel Covid-19 yang mencapai Rp 107 miliar, dan saat ini masih menggantung.
“Insyaallah tahun ini bisa kami selesaikan, sehingga tahun 2022 (Pemkab Jember) bisa mendapatkan WTP, Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.
Predikat WDP menggambarkan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan, cukup bagus meski masih ada sejumlah temuan yang yang harus dituntaskan. Jika opini bagus (WTP) bisa diraih, tentu iklim investai semakin kondusif.
“Para investor pasti datang karena pemerintahan, eksekutif-legiaslatif bisa jalan yang ditandai dengan opini dari BPK. Ini (WTP) opini tertinggi,” ungkapnya.
Sementa itu, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono menuturkan ada beberapa persoalan yang menjadi PR Jember. Di antaranya, penatausahaan dan pencatatan aset tetap dinilai belum memadai, kekurangan volume dan mutu pekerjaan belanja modal, serta realisasi belanja tak terduga TA 2020 belum diakui bukti pertanggungjawabannya.
“Kami berharap agar jajaran pemerintah Kabupaten Jember untuk lebih kompak lagi,” ungkapnya (Aryudi A Razaq).
No Responses