JATIMBERITA.COM | Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember Jawa Timur mendukung penuh rencana pemerintah untuk memberlakukan Zero ODOL tahun 2023. ODOL adalah akronim dari over dimension and over load. Saat kebijakan yang diiniasi oleh Kementerian Perhubungan RI itu diterapkan, diharapkan tidak ada lagi kendaraan yang muatannya melebihi kapasitas dan tidak ada lagi kendaran yang melewati jalan bukan kelasnya. Sebab, kendaraan yang melebihi dimensi dan melebihi muatan bukan saja merusak infrastruktur jalan tetapi juga membahayakan keselamatan pengemudi dan penumpang, bahkan orang lain.
Bupati Jember, Hendy Siswanto mengemukakan, Zero ODOL memang seharusnya diberlakukan. Sebab kendaraan yang muatannya melebihi daya angkutnya dan kendaraan yang melewati jalan bukan kelasnya, sama-sama berkontribusi untuk mempercepat rusaknya jalan.
Katanya, Pemkab Jember tahun ini mengaspal jalan sepanjang 900 kilometer lebih dengan menyedot dana sebesar Rp800 Miliar.
“Kalau kemudian bapak-bapak membawa kendaraan dengan over dimension and over load, apakah itu (keuntungannya) sepadan dengan uang yang saya belanjakan dalam pembangunan jalan setahun ini,” tanyanya saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api dan Jember Menuju Zero ODOL di Hotel Luminur, Jember, Jumat (1/4/2022).
Ia mengingatkan bahwa fulus Rp800 Miliar itu adalah uang rakyat, yang merupakan pajak 2,5 juta warga Jember. Karena itu, ia meminta segenap lapisan masyarakat, terutama pemilik truck dan kendaraan barang agar ikut menjaga dan memelihara jalan yang telah dibangun.
“Saya sering bila ke kontraktor ‘kalau sampeyan bekerja tidak bener, tidak saya bayar. Jalan rusak, tidak saya bayar’. Jadi itu (usaha) dari sisi kualitas. Tapi itu tidak cukup, pengguna jalan juga harus ikut memelihara. Ya itu tadi, ODOL, Jika kita bisa zero tahun 2023, maka jalan kita bisa berumur panjang,” urainya.
Katanya, jika jalan yang dibangun dengan dana bejibun itu bisa bertahan lama, maka tentu mempunyai multiplayer efek. Di sampig itu, Pemkab Jember tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk jalan, sehingga APBD bisa digunakan untuk sektor lain.
“Apalagi di Jember ada 257 ribu orang miskin dan 67 ribu pengangguran,” terangya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 73 orang, yang terdiri dari pengusaha angkutan, pemilik barang, dinas perhubungan, kepolisian, Jasa Raharja, dan masyarakat umum (Aryudi A Razaq).
No Responses